Kebijakan
Kebijakan Publik Tentang Kelembagaan |
KEBIJAKAN | FILE |
KEPMENPAN No. 61 Tahun 2004 - Pedoman Analisis Jabatan | |
PERPRES No. 9 Tahun 2005 - Kementrian Negara | |
PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2008 - Pedoman Analisis Beban Kerja | |
PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2007 - Pedoman Teknis | |
PP No. 8 Tahun 2003 - Perangkat Daerah | |
PP No. 25 Tahun 2000 - Kewenangan Pemerintah | |
PP No. 37 Tahun 2007 - Pembagian Urusan | |
PP No. 38 Tahun 2007 - Pembagian Urusan Pusat Daerah | |
PP No. 41 Tahun 2007 - Perangkat Daerah | |
PP No. 72 Tahun 2005 - Desa | |
PP No. 73 Tahun 2005 - Kelurahan | |
PP No. 129 Tahun 2000 - Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah | |
UU No. 22 Tahun 1999 - Pemerintahan Daerah | |
UU No. 32 Tahun 2004 - Pemerintahan Daerah | |
UU No. 39 Tahun 2008 - kementrian Negara |
Kebijakan Publik Tentang Ketatalaksanaan |
KEBIJAKAN | FILE |
INPRES NO. 7 Tahun 1999 - Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | |
KEPMENDAGRI No. 29 Tahun 2002 - Penyusunan APBD | |
KEPMENDAGRI No. 152 Tahun 2004 - Barang Daerah | |
KEPMENPAN No. 11 Tahun 2007 - Indikator Kinerja Utama | |
KEPRES No. 74 Tahun 2001 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | |
PENJELASAN PP No. 50 Tahun 2007 - Pelaksanaan Kerja Sama Daerah | |
PERMENDAGRI No. 23 Tahun 2007 - Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | |
PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2007 - Pemeriksaan Kepala Daerah Sehubungan Berakhirnya Masa Jabatan | |
PERMENPAN No. 4 Tahun 2009 - Pedoman Pengajuan Dokumen Reformasi Birokrasi | |
PERMENPAN No. 9 Tahun 2007 - Pedoman Indikator Kinerja Utama di Instansi Pemerintah | |
PERMENPAN No. 15 Tahun 2008 - Reformasi Birokrasi | |
PP No. 6 Tahun 2006 - Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah | |
PP No. 8 TAHUN 2006 - Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah | |
PP No. 20 Tahun 2001 - Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | |
PP No. 24 Tahun 2005 - Standar Akuntansi Pemerintahan | |
PP No. 39 Tahun 2001 - Dekonsentrasi | |
PP No. 50 Tahun 2007 - Pelaksanaan Kerja Sama Daerah | |
PP No. 56 Tahun 2001 - Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | |
PP No. 58 Tahun 2005 - Pengelolaan Keuangan Daerah | |
PP No. 60 Tahun 2008 - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | |
PP No. 79 Tahun 2005 - Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | |
UU No. 15 Tahun 2004 - Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara | |
UU No. 28 Tahun 1999 - Penyelenggara Negara yang Bebas KKN | |
UU No. 31 Tahun 1999 - Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi |
Kebijakan Publik Tentang Pelayanan Publik |
KEBIJAKAN | FILE |
KEPMENPAN No. 25 Tahun 2004 - Pedoman Umum Penyusunan IKM | |
KEPMENPAN No. 26 Tahun 2004 - Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik | |
PERMENDAGRI NO. 24 Tahun 2006 - Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu | |
PP No.65 Tahun 2005 - Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM | |
UU No. 25 Tahun 2009 - Pelayanan Publik |
Kebijakan Publik Tentang Sumber Daya Manusia |
KEBIJAKAN | FILE |
Keputusan Kepala BKN No. 43 Tahun 2001 - Standar Kompetensi Umum Jabatan Stuktural PNS | |
Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2008 - Kartu PNS Elektronik | |
Peraturan Kepala BKN No. 17 Tahun 2008 - Penetapan Angka Pengenal untuk Konversi Identitas PNS | |
Peraturan Kepala BKN No. 20 Tahun 2008 - Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian | |
Peraturan Kepala BKN No. 22 Tahun 2007 - Nomor Identitas PNS | |
Peraturan Kepala BKN No. 29 Tahun 2005 - Permohonan Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti | |
Peraturan Kepala BKN No. 32 Tahun 2007 - Persyaratan dan Tata Cara Sekretaris Desa Menjadi PNS | |
Peraturan Kepala BKN No. 43 Tahun 2007 - Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas PNS | |
PERPRES No. 26 Tahun 2007 - Tunjangan Jabatan Struktural | |
PERPRES No. 58 Tahun 2005 - Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti | |
PP No. 9 Tahun 2003 - Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS | |
PP No. 11 Tahun 2002 - Pengadaan Pegawai Negeri Sipil | |
PP No. 12 Tahun 2002 - Perubahan atas PP No.99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS | |
PP No. 13 Tahun 2002 - Perubahan atas PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS pada Jabatan Struktural | |
PP No. 18 Tahun 2006 - Perubahan PP No. 69 Tahun 2005 tentang Pemeberian Pensiun PNS | |
PP No. 25 Tahun 2005 - Pemberian Gaji Tunjangan Ketiga Belas pada Tahun 2005 | |
PP No. 43 Tahun 2007 - Perubahan atas PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS | |
PP No. 45 Tahun 2007 - Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS | |
PP No. 100 Tahun 2000 - Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural | |
UU No. 8 Tahun 1974 - Pokok-pokok Kepegawaian | |
UU No. 43 Tahun 1999 - Pokok-pokok kepegawaian |