Tim Penulis: Masrully, Candra Setya Nugroho, Henri Prianto Sinurat, Muhammad Afif Muttaqin, Guruh Muamar Khadafi, Zulpikar, Israini Miradina, Muhammad Taufan Qohar, Marifa Ayu Kencana, Hendra Nugroho Saputro, Sulistianingsih, Agus Wahyuadianto, Shafiera Amalia, Lia Rosliana, Esty Widyaningsih, Utari, Iman Arisudana, Nurhusna Frinovia

Tahun: 2022

Kualitas lembaga pelatihan di Indonesia masih perlu terus ditingkatkan, karena berdasarkan data hasil akreditasi lembaga pelatihan yang dilakukan oleh LAN, masih banyak lembaga pelatihan yang belum terakreditasi. Diantara lembaga pelatihan yang sudah terakreditasi tersebut, jumlah lembaga pelatihan yang mendapatkan nilai maksimal (A) kurang dari 50 %. Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai lembaga yang membina urusan pelatihan ASN sudah menerbitkan beberapa kebijakan dalam membangun dan mengatur kompetensi teknis bidang pelatihan ASN, salah satunya dengan menetapkan kebijakan tentang kamus kompetensi teknis bidang pelatihan ASN. Namun pada praktiknya kebijakan tersebut belum bisa diimplementasikan dengan optimal karena belum adanya kebijakan operasionalisasinya.

Rumusan permasalahan kebijakan dalam policy paper ini adalah bahwa terdapat gap kebijakan yaitu belum adanya kebijakan yang mengatur tentang bagaimana mekanisme pengukuran kompetensi teknis bidang pelatihan ASN, sehingga belum ada pedoman baku bagi lembaga pelatihan ASN untuk mengukur kompetensi teknis pegawai mereka. Dampaknya adalah penguasaan pegawai terkait kompetensi teknis bidang pelatihan belum dapat terpetakan dengan baik dan tidak terpetakan pengembangan kompetensi teknis apa yang diperlukan oleh pegawai. Sehingga hal ini tentunya akan berdampak pada kualitas penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan. Untuk itu perlu dirumuskan rekomendasi kebijakan sebagai bahan bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang mengatur hal tersebut.