Tim penulis:
Drs. Riyadi, Dayat Hidayat, Budi Prayitno, M. Afif Muttaqien, Sussy Ella, Putri Wulandari, Pratiwi (ed)
Tahun:
2011
Lokus:
Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK
Kajian ini menyoroti mengenai kebijakan terkait desentralisasi dan analisis kritis terkait kebijakan?kebijakan tersebut serta implementasinya di lapangan. Kendala utama dalam kajian ini yakni menentukan standar desentralisasi yang baik, apalagi dalam konteks Indonesia bahwasanya Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah ini sangat luas cakupannya. Buku ini dibagi menjadi enam bab yakni isu?isu yang melingkupi dinamika pemerintahan daerah di Indonesia. Bab pertama menjabarkan isu?isu seputar desentralisasi dan otonomi daerah. Bab kedua, menjabarkan sejarah terbentuknya otonomi daerah di Indonesia hingga masa orde baru, diikuti kebijakan di tiap masanya beserta perubahan sosial politik yang mewarnai. Bab ketiga menjabarkan perubahan teori dan paradigma pemerintahan daerah.
Bab keempat, menjabarkan permasalahan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian alasan yang mendasar perubahannya menjadi UU No. 32 Tahun 2004 hingga implementasinya. Bab?bab selanjutnya menjabarkan implementasi desentralisasi dalam konteks kekinian disertai inovasi pelayanan publik yang dilakukan pemerintahan daerah serta pelaksanaan pemerintahan daerah di negara lan serta praktek pemerintahan daerah di negara lain. Buku ini dirancang sebagai manual atau gambaran desentralisasi di Indonesia. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat menjadi satu tinjauan kritis bagi kebijakan dan implementasi desentralsasi di Indonesia meskipun konteks administrasi pemerintah daerah masih sangat luas.
Berita Lainnya
- Policy Paper Strategi Pengukuran Kompetensi Teknis Bidang Pelatihan ASN
- Policy Brief Pengelolaan Pegawai Non-ASN Teknis Administrasi Di Instansi Pemerintah
- Policy Brief Coaching dan Mentoring: Solusi Peningkatan Kinerja di Tempat Kerja
- Policy Brief Akselerasi Pengembangan Kompetensi Perangkat Desa
- Policy Brief Meningkatkan Motivasi Kerja Perangkat Desa Melalui Penguatan Status Kepegawaian