Tim penulis:
Tim Litbang PKP2A I LAN
Tahun:
2013
Lokus:
Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK
Penulisan policy breif ini bertujuan untuk menyajikan secara ringkas hasil kajian tentang “Evaluasi Kebijakan Akreditasi Lembaga Diklat”, beserta alternatif solusi yang bisa diterapkan di masa yang akan datang.
Sementara itu, yang melatarbelakangi kajian “Evaluasi Kebijakan Akreditasi Lembaga Diklat” tersebut adalah adanya berbagai permasalahan dalam substansi dan implementasi kebijakan akreditasi lembaga diklat yang berlaku saat ini. Hasil analisis isi (content analysis) terhadap Perka LAN No. 2 dan No. 3 tahun 2008 yang merupakan tindak lanjut dari pasal 26 PP 101 Tahun 2000, menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum menjamin independensi, objektivitas, dan penjaminan kualitas penyelenggaraan diklat. Sementara itu, hasil analisis implementasi (policy evaluation) menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan akreditasi cenderung ‘asal’ jalan denga hasil yang tidak merepresentasikan standar penilaian mutu yang baik.
Atas dasar hal tersebut, maka direkomendasikan untuk melakukan pembaharuan kebijakan akreditasi diklat, melalui pembentukan kelembagaan akreditasi yang bersifat permanen (Badan Akreditasi Diklat Nasional) atau kelembagaan bersifat ad-hoc. Kedua alternatif kelembagaan tersebut bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAN.
Berita Lainnya
- Policy Paper Strategi Pengukuran Kompetensi Teknis Bidang Pelatihan ASN
- Policy Brief Pengelolaan Pegawai Non-ASN Teknis Administrasi Di Instansi Pemerintah
- Policy Brief Coaching dan Mentoring: Solusi Peningkatan Kinerja di Tempat Kerja
- Policy Brief Akselerasi Pengembangan Kompetensi Perangkat Desa
- Policy Brief Meningkatkan Motivasi Kerja Perangkat Desa Melalui Penguatan Status Kepegawaian