Tim penulis: 
Zulpikar, Haris Faozan, Ayat Suryatna, Agus Wahyuadianto

Tahun: 
2008

Lokus: 
Kantor Diklat Propinsi DKI Jakarta, Badan Diklat Propinsi Jawa Tengah, Badan Diklat Propinsi Jawa Timur, Badan Diklat Propinsi Sumatera Utara, Badan Diklat Propinsi Kalimantan Timur, Badan Diklat Propinsi Propinsi Bali, Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Propinsi Sulawesi Selatan

ABSTRAK

Sampai  saat  ini,  bentuk  kelembagaan  yang  berfungsi  sebagai  pengelola  barang  daerah dilakukan  oleh  unit  kerja  (Bagian  Umum/Perlengkapan)  di  Sekretariat  Daerah  atau  Lembaga  Teknis Daerah yang berbentuk Badan atau Kantor. Terlepas dari variasi kelembagaan yang dibentuk di setiap Daerah,  namun  yang  perlu menjadi  perhatian  adalah  efektivitas  dalam  penyelenggaraan  urusan  dan pelaksanaan  fungsi  pengelolaan  barang milik  daerah  sehingga  dapat  berguna  dan  bermanfaat  nyata bagi masyarakat.       

Barang  milik  daerah  selama  ini  dipandang  belum  dikelola  secara  optimal  sehingga  belum mampu memberikan kontribusi signifikan  terhadap kebermanfaatan bagi publik secara maksimal. Hal tersebut  dimungkinkan  oleh  karena  pengelola  barang  milik  daerah  belum  mampu  menciptakan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah secara aplikatif di lingkungan organisasi perangkat  daerahnya.

Karena itu, kajian ini bertujuan untuk memotret  dan  menganalisis  keterkaitan  antara  tugas,  fungsi  dan  bentuk  organisasi penyelenggara pengelolaan barang milik daerah; mendeskripsikan  peran  antar  pemangku  kepentingan    dan  mekanisme  hubungan  kerja berdasarkan bentuk organisasi penyelenggara pengelolaan barang milik daerah serta untuk mengembangkan model tata hubungan kerja antar pemangku kepentingan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan kebijakan pemerintah yang berlaku.  Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan  analisis  kualitatif.