Kebijakan
 
Kebijakan Publik Tentang Kelembagaan
KEBIJAKAN FILE
KEPMENPAN No. 61 Tahun 2004 - Pedoman Analisis Jabatan
PERPRES No. 9 Tahun 2005 - Kementrian Negara
PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2008 - Pedoman Analisis Beban Kerja
PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2007 - Pedoman Teknis
PP No. 8 Tahun 2003 - Perangkat Daerah
PP No. 25 Tahun 2000 - Kewenangan Pemerintah
PP No. 37 Tahun 2007 - Pembagian Urusan
PP No. 38 Tahun 2007 - Pembagian Urusan Pusat Daerah
PP No. 41 Tahun 2007 - Perangkat Daerah
PP No. 72 Tahun 2005 - Desa
PP No. 73 Tahun 2005 - Kelurahan
PP No. 129 Tahun 2000 - Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah
UU No. 22 Tahun 1999 - Pemerintahan Daerah
UU No. 32 Tahun 2004 - Pemerintahan Daerah
UU No. 39 Tahun 2008 - kementrian Negara

 

Kebijakan Publik Tentang Ketatalaksanaan
KEBIJAKAN FILE
INPRES  NO. 7 Tahun 1999 - Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
KEPMENDAGRI No. 29 Tahun 2002 - Penyusunan APBD
KEPMENDAGRI No. 152 Tahun 2004 - Barang Daerah
KEPMENPAN No. 11 Tahun 2007 - Indikator Kinerja Utama
KEPRES No. 74 Tahun 2001 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
PENJELASAN PP No. 50 Tahun 2007 - Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
PERMENDAGRI No. 23 Tahun 2007 - Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2007 - Pemeriksaan Kepala Daerah Sehubungan Berakhirnya Masa Jabatan
PERMENPAN No. 4 Tahun 2009 - Pedoman Pengajuan Dokumen Reformasi Birokrasi
PERMENPAN No. 9 Tahun 2007 - Pedoman Indikator Kinerja Utama di Instansi Pemerintah
PERMENPAN No. 15 Tahun 2008 - Reformasi Birokrasi
PP No. 6 Tahun 2006 - Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah
PP No. 8 TAHUN 2006 - Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
PP No. 20 Tahun 2001 - Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
PP No. 24 Tahun 2005 - Standar Akuntansi Pemerintahan
PP No. 39 Tahun 2001 - Dekonsentrasi
PP No. 50 Tahun 2007 - Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
PP No. 56 Tahun 2001 - Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
PP No. 58 Tahun 2005 - Pengelolaan Keuangan Daerah
PP No. 60 Tahun 2008 - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
PP No. 79 Tahun 2005 - Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
UU No. 15 Tahun 2004 - Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara
UU No. 28 Tahun 1999 - Penyelenggara Negara yang Bebas KKN
UU No. 31 Tahun 1999 - Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

 

Kebijakan Publik Tentang Pelayanan Publik
KEBIJAKAN FILE
KEPMENPAN No. 25 Tahun 2004 - Pedoman Umum Penyusunan IKM
KEPMENPAN No. 26 Tahun 2004 - Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik
PERMENDAGRI NO. 24 Tahun 2006 - Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu
PP  No.65 Tahun 2005 - Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM
UU No. 25 Tahun 2009 - Pelayanan Publik

 

Kebijakan Publik Tentang Sumber Daya Manusia
KEBIJAKAN FILE
Keputusan Kepala BKN No. 43 Tahun 2001 - Standar Kompetensi Umum Jabatan Stuktural PNS
Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2008 - Kartu PNS Elektronik
Peraturan Kepala BKN No. 17 Tahun 2008 - Penetapan Angka Pengenal untuk Konversi Identitas PNS
Peraturan Kepala BKN No. 20 Tahun 2008 - Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
Peraturan Kepala BKN No. 22 Tahun 2007 - Nomor Identitas PNS
Peraturan Kepala BKN No. 29 Tahun 2005 - Permohonan Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
Peraturan Kepala BKN No. 32 Tahun 2007 - Persyaratan dan Tata Cara Sekretaris Desa Menjadi PNS
Peraturan Kepala BKN No. 43 Tahun 2007 - Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas PNS
PERPRES No. 26 Tahun 2007 - Tunjangan Jabatan Struktural
PERPRES No. 58 Tahun 2005 - Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
PP No. 9 Tahun 2003 - Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS
PP No. 11 Tahun 2002 - Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
PP No. 12 Tahun 2002 - Perubahan atas PP No.99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
PP No. 13 Tahun 2002 - Perubahan atas PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS pada Jabatan Struktural
PP No. 18 Tahun 2006 - Perubahan PP No. 69 Tahun 2005 tentang Pemeberian Pensiun PNS
PP No. 25 Tahun 2005 - Pemberian Gaji Tunjangan Ketiga Belas pada Tahun 2005
PP No. 43 Tahun 2007 - Perubahan atas PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS
PP No. 45 Tahun 2007 - Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS
PP No. 100 Tahun 2000 - Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
UU No. 8 Tahun 1974 - Pokok-pokok Kepegawaian
UU No. 43 Tahun 1999 - Pokok-pokok kepegawaian