Tim penulis:
Tim Litbang PKP2A I LAN

Tahun:
2013

Lokus:
Provinsi Jawa Barat

 

ABSTRAK

Kebijakan reformasi birokrasi menuntut setiap instansi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan pada seluruh aspek manajamen pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan hingga tahun 2012 kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dinilai masih rendah. Sebagai salah satu bentuk respon terhadap kebijakan reformasi birokrasi tersebut, serta memperhatikan pencapaian keberhasilan reformasi birokrasi di tingkat daerah yang masih rendah, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya,  PKP2A I LAN mengintensifkan kegiatan advokasi  yaitu suatu bentuk pendampingan yang diberikan oleh PKP2A I LAN kepada daerah dalam membenahi manajemen pemerintahannya. Pada dasarnya tujuan kegiatan ini adalah mendorong akselerasi reformasi birokrasi melalui upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam berbagai aspek seperti kelembagaan, sumber daya aparatur, manajemen kebijakan, pelayanan dan otomasi administrasi. Dari periode ke periode penyelenggaraan advokasi mengalami perubahan baik dalam hal teknis penyelenggaraan ataupun dalam perkembangan jumlah daerah yang diadvokasi. Perubahan yang sangat mendasar terjadi pada awal Tahun 2006 yaitu perubahan dari model advokasi pasif ke model advokasi pro-aktif, serta dengan menambahkan sistem pembiayaan cost sharing, yang semula hanya model pembiayaan penuh oleh Pemda. Perubahan mendasar kedua terjadi pada tahun 2011 dan 2012 yaitu dengan pengembangan model advokasi terintegrasi dilakukan di PKP2A I, sehingga berdampak kepada meningkatnya jangkauan layanan secara signifikan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan advokasi kepada pemerintah daerah, maka pada tahun 2013 dikembangkan sistem advokasi berbasis Teknologi Informasi (Advokasi Online).

Oleh karena itu, melalui buku ini, kami mengkaji mengenai perkembangan model advokasi yang selama ini dilaksanakan oleh PKP2A I LAN, melakukan analisis kebutuhan tema advokasi di daerah dan merumuskan model pengembangan sistem advokasi berbasis IT (advokasi online). Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan untuk peningkatan pelaksanaan advokasi di daerah yang lebih efisien dan efektif dan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas manajemen pemerintah daerah.