Tim penulis: 
Pupung Puad Hasan, Budi Permana

Tahun: 
2012

Lokus: 
Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK

Pada prinsipnya kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan ketergantungan daerah terhadap pusat berkurang, sehingga mampu mencapai kemandirian daerah sebagaimana tercapainya tujuan otonomi itu sendiri. Menurut Halim (2007), ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sejalan dengan Waluyo, (2007) yang mengatakan bahwa idealnya semua pengeluaran daerah dapat dipenuhi dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga daerah dapat benar- benar otonom, tidak lagi tergantung ke pemerintah pusat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola penerimaan daerah dari PAD, kemampuan daerah dalam membiayai belanja rutin/ belanja pegawai, derajat desentralisasi fiskal daerah dan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat selama berjalannya pelaksanaan desentralisasi fiskal yakni dari tahun 2001 sampai 2011.