Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kunci efektivitas tata kelola pemerintahan dan daya saing Indonesia di level dunia dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan global yang dikenal dengan Tujuh Megatrends Sektor Pemerintahan. Profil ASN yang dibutuhkan dalam menghadapi tuntutan tersebut adalah ASN yang memiliki kinerja tinggi secara profesional, strategis, dan inovatif serta mampu menjadi pemimpin yang adaptif, dapat dipercaya, dan menjadi agen perubahan. Dalam rangka menjawab berbagai tantangan tersebut, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pembangunan aparatur negara yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 yaitu terwujudnya birokrasi berkelas dunia dengan aparatur negara yang smart pada tahun 2024.

Profil Smart ASN yang dimaksud adalah yang berintegritas, berjiwa nasionalis, professional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, ramah, memiliki jejaring kerja, dan berjiwa entrepreneur. Namun demikian, berdasarkan profil ASN sebagaimana Data BKN dan KASN menunjukkan bahwa gambaran kondisi eksisting PNS yang masih menghadapi berbagai permasalahan terkait hierarki eselonisasi, distribusi/sebaran PNS yang tidak merata dan rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi, ketimpangan kompetensi antara kebutuhan dan ketersediaan ASN, dan tingkat profesionalitas ASN yang masih rendah. Permasalahan rendahnya kompetensi dan kebutuhan perluasan jabatan fungsional dengan keahlian dan kompetensi yang semakin spesifik (kompetensi teknis) menjadi isu strategis yang harus diperhatikan dalam peningkatan kinerja birokrasi pemerintahan.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya kompetensi teknis sebagai sentral karena kontribusinya terhadap kinerja birokrasi. Namun demikian, penelitian tentang kompetensi teknis belum menjadi prioritas di Indonesia, studi di negara-negara lainpun masih minim dan sistem tentang standar kompetensi belum terbangun dengan kuat. Sementara itu, kajian penyusunan kamus kompetensi teknis bidang pelatihan ASN yang dilakukan pada tahun 2019 masih terbatas pada kompetensi teknis yang terkait dengan substansi penyelenggaraan pelatihan saja, belum mencakup kompetensi teknis di keseluruhan aspek penyelenggaraan pelatihan ASN yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan ASN sehingga perlu dikembangkan menjadi lebih komprehensif. Pengembangan kamus kompetensi teknis bidang pelatihan ASN pada kajian ini mencakup kompetensi teknis dari aspek teknis, substantif dan administratif pada proses penyelenggaraan pelatihan ASN yang dibutuhkan oleh SDM penyelenggara di lembaga pelatihan ASN sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan ASN. Selain itu, pengembangan kamus kompetensi teknis tersebut juga mencakup kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pelatihan untuk saat ini maupun di masa yang akan datang untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan ASN dan juga mendukung proses akreditasi lembaga pelatihan ASN dan pengembangan ASN Corpu.